Sumber-Sumber Penerimaan dan Penegluaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah Pusat Pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan.
  1. Penerimaan Pajak, Pajak merupakan pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Berikut disajikan contoh tabel penerimaan pajak.
  2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan yang terdiri atas sumber daya alam dan bagian pemerintah atas laba BUMN.
  3. Hibah, Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
Sumber-Sumber Penerimaan Pemerintah Daerah, Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.
Pendapatan daerah bersumber dari:
  1. pendapatan asli daerah;
  2. dana perimbangan;
  3. pendapatan lain-lain.
Adapun pembiayaan bersumber dari:
  1. sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
  2. penerimaan pinjaman daerah;
  3. dana cadangan daerah;
  4. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  5. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan asli daerah bersumber dari:
  1. Pajak daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang. Pajak daerah dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
  2. Retribusi daerah, Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  4. Pendapatan asli daerah lain-lain yang sah, meliputi: 
    • hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
    • hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
    • jasa giro;
    • pendapatan bunga;
    • tuntutan ganti rugi;
    • keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    • komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
    Pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
    Sponsor

    Dana Perimbangan

    Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

    Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah dilakukan melalui dana perimbangan (DP), di antaranya sebagai berikut.
    • Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Penghasilan (PPh) Perseorangan, dan Sumber Daya Alam (SDA).
    1. (a) Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.
    2. (b) Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
    3. c) Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum, dan sektor perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk daerah.
    • Dana Alokasi Umum (DAU)
    Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
    DAU dialokasikan untuk:
    (a) provinsi, dan
    (b) kabupaten/kota.

    Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto. Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.
    • Dana Alokasi Khusus (DAK)
    Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

    Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah Pusat dan Daerah

    • Pengeluaran Pemerintah Pusat
    Belanja negara dan daerah dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan daerah serta pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Belanja negara dan daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan kementerian negara atau lembaga pemerintahan pusat.
    Belanja pemerintah pusat dikelompokkan sebagai berikut.
    1. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi atau bagian anggaran.
    2. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi.
    Rincian belanja negara dan daerah menurut fungsi, terdiri atas pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan, dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, serta perlindungan sosial.
    Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja, meliputi:
    1. belanja pegawai;
    2. belanja barang;
    3. belanja modal;
    4. pembayaran bunga utang;
    5. subsidi;
    6. belanja hibah;
    7. bantuan sosial;
    8. belanja lain-lain.

      • Pengeluaran Pemerintah Daerah
      Pengeluaran pemerintah daerah terdiri atas pengeluaran belanja, bagi hasil ke daerah yang menjadi otoritasnya, dan pembiayaan. Belanja terdiri atas tiga macam pengeluaran, yaitu belanja rutin, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Pengeluaran rutin, yaitu pembelanjaan yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Pembelanjaan yang termasuk dalam pos ini, di antaranya belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja pinjaman, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja operasional lainnya. Belanja modal, terdiri atas belanja aset tetap dan belanja aset lainnya. Adapun belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran yang tidak diperkirakan sebelumnya.

      Bagi hasil pendapatan ke daerah yang menjadi otoritas dilakukan melalui tiga hal, di antaranya bagi hasil pajak ke kabupaten/kota, bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota, dan bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota.

      Adapun pengeluaran pembiayaan, di antaranya untuk pembayaran pinjaman, penyertaan modal pemerintah, belanja investasi permanen, dan pemberian pinjaman jangka panjang.
       
      Copyright © 2011 Bangku Sekolah | Themes by ada-blog.com.