Pelaksanaan APBN dan APBD Pertanggungjawaban APBN dan APBD

Pelaksanaan APBN dan APBD

  • Pelaksanaan APBN
Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan presiden. Adapun APBD ditetapkan dengan peraturan daerah yang pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota. Pemerintah pusat menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan ramalan (prognosis) untuk enam bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPR dan pemerintah pusat.

Penyesuaian APBN dengan perubahan keadaan dibahas bersama DPR dengan pemerintah pusat dalam rangka penyusunan perkiraan perubahan atas APBN tahun anggaran yang ber sangkutan, terjadi jika:
  1. perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam APBN;
  2. perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
  3. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
  4. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih, tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.
Sponsor

Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pemerintah pusat mengajukan rancangan Undang-Undang tentang perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan peru bahan untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
  • Pelaksanaan APBD
Adapun untuk APBD, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan ramalan (prognosis) untuk enam bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan, terjadi jika:
  1. perkembangan tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
  2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja;
  3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan.

Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Pertanggungjawaban APBN dan APBDPresiden menyampaikan rancangan Undang-Undang tentang pertang gungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Adapun untuk APBD, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. Berikut disajikan contoh APBN tahun 2005–2006.

APBN Tahun 2005–2006

Posisi APBN Indonesia mengalami kenaikan dari tahun 2005-2006, kenaikan tersebut dapat dilihat dari beberapa komponen seperti pendapatan negara dan hibah yang naik dari Rp516,2 miliar menjadi Rp 625.2 miliar. Selain kenaikan penerimaan negara dari sektor pajak, bukan pajak, dan hibah. Pengeluaran APBN tahun 2005-2006 juga mengalami kenaikan, yaitu dari Rp542,4 miliar menjadi Rp647,7 miliar. Kenaikan pengeluaran terbesar terjadi pada belanja daerah dari Rp149,6 miliar menjadi Rp220,1 miliar atau naik sebesar 47,13%.
 
Copyright © 2011 Bangku Sekolah | Themes by ada-blog.com.