Peranan Pemerintah Sebagai Pelaku Ekonomi

Peranan Pemerintah Sebagai Pelaku Ekonomi

Dalam kegiatan ekonomi, pemerintah dapat berperan sebagai produsen, konsumen, dan pengatur kegiatan ekonomi. Berikut ini uraian mengenai pemerintah.

Pemerintah Sebagai Produsen

Pemerintah dalam perannya sebagai produsen memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah, yaitu minyak (Pertamina), semen (PT Semen Cibinong), baja (PT Krakatau Steel), listrik (PT PLN Persero), pesawat terbang (PT Dirgantara Indonesia), pendidikan (sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri), kesehatan (puskesmas dan rumah sakit), hukum dan keamanan (Polisi, TNI, dan peradilan), pos (PT POS Indonesia), dan lain-lain.

Pemerintah sebagai Konsumen

Pemerintah dalam menjalankan fungsinya membutuhkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Contoh barang dan jasa yang dibutuhkan adalah peralatan kantor (komputer, meja, lemari, dan lain-lain), perlengkapan kantor (kertas, tinta, pensil, dan lain-lain), mobil dinas, rumah dinas, dan peralatan perang (tank, senjata, dan lain-lain).

Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Dalam perannya sebagai pengatur kegiatan ekonomi, pemerintah membuat berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi.

Peraturan yang dibuat dalam bidang ekonomi;
Semua peraturan yang dibuat pemerintah harus berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan GBHN yang berlaku. Contoh peraturan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dibuat pemerintah:
  • Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang di antaranya mengatur pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional.
  • Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
  • Undang-Undang No. 27 Tahun 2003 tentang Pemanfaatan Panas Bumi.
  • Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Kebijakan ekonomi atau politik ekonomi yang dijalankan pemerintah, misalnya:
  • Kebijakan fiskal (kebijakan dalam hal pajak dan APBN);
  • Kebijakan moneter (kebijakan dalam keuangan dan perkreditan);
  • Kebijakan produksi (kebijakan untuk mendorong produksi barang dan jasa tertentu);
  • Kebijakan ketenagakerjaan (kebijakan mengatur segala sesuatu tentang tenaga kerja, termasuk tata cara pemberangkatan dan pemulangan tenaga kerja Indonesia, dan lain-lain);
  • Kebijakan harga (kebijakan mengatur harga, seperti menetapkan harga minimum atau harga maksimum);
  • Kebijakan perdagangan luar negeri (kebijakan mengatur perdagangan dengan luar negeri, seperti membuat perjanjian dengan negara lain).

Sekedar Info

Dua Puluh Lima Perusahaan TKI Dilarang Beroperasi Sebanyak dua puluh lima perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) dihentikan kegiatan operasinya, karena melanggar Keputusan Menteri tentang Penempatan Tenaga Kerja. Demikian penegasan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Jacob Nuwa Wea di Jakarta, Sabtu (3/4). 

Selain itu, pihaknya juga telah memberikan peringatan keras kepada dua puluh tujuh PJTKI lain yang dinilai melanggar peraturan. Ke-25 PJTKI yang dikenai sanksi penghentian operasi dinilai melakukan kesalahan beragam. Seperti, penempatan TKI tanpa pelatihan terlebih dahulu; menempatkan TKI ke suatu negara, sementara Depnakertrans menghentikan penempatan ke Negara bersangkutan, dan tidak membantu TKI yang bermasalah dengan majikan.

 
Copyright © 2011 Bangku Sekolah | Themes by ada-blog.com.